SNI Resmi Berlaku, Produksi Pelumas Diharap Meningkat

Produksi Pelumas Diharap Meningkat
Berita

Setelah lama tertunda, akhirnya kewajiban standardisasi penggunaan pelumas untuk otomotif resmi berlaku. Direktur Industri Kimia Hilir Kemperin, Taufik Bawazier, menjelaskan aturan ini melingkupi pelumas otomotif.

Di Pasal 3 beleid itu dijelaskan, ada tujuh jenis pelumas otomotif, baik roda dua maupun roda empat, yang wajib mengikuti aturan ini. Di antaranya, pelumas hasil produksi dalam negeri dan atau impor yang beredar di wilayah Indonesia. Taufik menyebutkan, sebelumnya SNI wajib pelumas tersebut hanya bersifat sukarela, sehingga tidak mampu melindungi para konsumen. Bahkan, aturan sukarela tidak terlalu mendongkrak investasi di industri pelumas. Dengan aturan wajib ini, kami mengharapkan bisa meningkatkan utilitas industri pelumas dalam negeri dan mendorong investasi di sektor pelumas, ungkap dia kepada wartawan media, Rabu (26/9).

Pemerintah berharap, setahun setelah beleid ini berlaku, utilitas produksi pelumas nasional bisa bertumbuh. Utilitas pabrik pelumas saat ini hanya 42% dan ditargetkan menjadi 58%. Berdasarkan data Kemperin, kapasitas industri pelumas nasional mencapai 2,04 juta kiloliter per ahun. Namun produksi saat ini hanya sebanyak 858.360 kiloliter per tahun.

Untuk mengimplementasikan beleid ini, produsen pelumas di dalam negeri wajib memiliki SPPT-SNI Pelumas. Kewajiban itu juga menyasar produsen dari luar negeri. Caranya, produsen mengajukan surat permohonan untuk penerbitan SPPT-SNI Pelumas kepada pihak Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah diakreditasi dan di tunjuk oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan ruang lingkup SNI Pelumas yang ditunjuk oleh menteri.

Untuk mendukung hal itu, saat ini laboratorium uji fisika dan kimia sudah siap. Ada lebih dari lima laboratorium pengujian yang sudah diakreditasi. Biaya dan lainnya ditetapkan secara terjangkau melalui Pusat Standarisasi (Pustan) Kemperin, tutur Taufik.

Mendapat Dukungan
Wakil Ketua Asosiasi Produsen Pelumas Dalam Negeri (Aspelindo), Patrick Adhiatmadja, mengatakan pihaknya siap mendukung aturan pelumas wajib SNI. Bahkan, Aspelindo siap menjadi mitra diskusi dan pengembangan petunjuk pelaksanaan yang praktis bagi industri. Yang penting bisa mendidik para pelaku industri dan pelanggan, kata Patrick kepada media, kemarin.

Patrick yang juga Presiden Direktur PT Federal Karyatama mengungkapkan, sebenarnya produk oli pelumas milik perusahaan Federal sudah bersertifikasi SNI sejak setahun yang silam, baik untuk pelumas kendaraan roda dua maupun pelumas untuk kendaraan roda empat. Public Relations PT Pertamina Lubricants, Intania Prionggo mengatakan, Pertamina juga mendukung penuh aturan itu.

Pasalnya, pemberlakuan SNI dinilai akan memberikan dampak positif bagi konsumen maupun industri pelumas dalam negeri. Sampai saat ini Pertamina masih terus mendaftarkan produknya untuk mendapatkan SNI wajib pelumas itu. Kami memiliki laboratorium pengujian dari awal berdirinya pelumas Pertamina, baik pabrik di Jakarta, Gresik, Cilacap serta pabrik di Thailand, ungkap Intania

Berita
Mekanisasi Pemupukan di Kebun Sawit Bagian 2

Langkah Pemupukan Pemupukan mekanis dapat terlaksana dengan baik asalkan memenuhi beberapa persyaratan, antara lain kelayakan lahan untuk mekanisasi, kualitas pupuk dan trans portasi pupuk ke lahan serta kesiap – an kebun dalam pemeliharaan alat. Sebelum dilaksanakan kegiatan meka – nis, survei kelayakan lahan sangat diper – lukan untuk memastikan kesiapannya. …

Berita
Mekanisasi Pemupukan di Kebun Sawit

Pemupukan merupakan aktivitas uta ma dalam budidaya kelapa sawit terkait perannya dalam pemben – tuk an buah. Kegiatan ini juga terbilang penting mengingat biayanya mencapai 60% dari total biaya operasional. Dalam praktik budidaya kon – vensional, pemupukan dilaku – kan secara manual oleh tenaga kerja manusia. Mereka melaku – kan …

Berita
Pembangunan Pertanian Indonesia Berkelanjutan Bagian 2

Tatakelola Penggunaan Produk Pestisida Stewardship merupakan mata rantai dari suatu siklus menajemen produk. Mata rantai tersebut adalah upaya, tang gung jawab, dan etika dalam me – ngelola produk perlindungan tanaman dari penemuan, pengembangan, dis – tribusi, penggunaan hingga pem – buang an akhir kemasan pestisida. lKampanye Program Pengendalian Hama dan …